JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan sumber daya manusia di sektor peternakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat peran Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) melalui forum berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Sharing Session Pengawas Bibit Ternak Nasional yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 650 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pengawas yang bertugas langsung di lapangan.

Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyatukan persepsi sekaligus mempererat koordinasi antarlevel pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk membahas tantangan dan kebutuhan di lapangan, khususnya terkait pengawasan mutu bibit ternak.

Dalam konteks pembangunan peternakan, peran Wasbitnak dinilai semakin vital, terutama dalam menjaga kualitas genetik ternak. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing sektor peternakan di tingkat nasional.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan posisi Wasbitnak sebagai elemen kunci dalam sistem pengawasan mutu bibit ternak.

“Peran Wasbitnak sangat strategis dalam memastikan kualitas bibit ternak tetap terjaga sesuai standar. Hal ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas ternak serta mendukung keberhasilan program swasembada pangan nasional,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama pemerintah. Tantangan sektor peternakan yang semakin kompleks menuntut adanya SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pertanian RI, Nurwahida, menekankan pentingnya peran Wasbitnak yang kini berkembang lebih luas dari sekadar fungsi pengawasan.

“Penguatan kompetensi dan profesionalisme Wasbitnak menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya pengawas teknis, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pembangunan peternakan nasional,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penguatan peran tersebut perlu didukung sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik. Proses penentuan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi di tingkat daerah hingga pengajuan ke pemerintah pusat untuk diverifikasi.

“Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses berjalan secara berjenjang, transparan, dan akuntabel. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan formasi jabatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Sementara itu, sesi diskusi yang dipandu Koordinator Wasbitnak Nasional, Ian Sopian, berlangsung aktif dan interaktif. Peserta menyampaikan berbagai pandangan terkait isu strategis, mulai dari pengembangan karier, uji kompetensi, hingga kesejahteraan dan status kepegawaian di daerah.

Melalui forum ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme Wasbitnak sehingga dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendorong pembangunan peternakan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.(*)